“McAfee mulai memperingatkan adanya perlombaan senjata cyber lebih dari dua tahun lalu, tapi kini kita sedang menyaksikan fakta bahwa ancaman itu nyata,” kata Dave DeWalt, presiden dan kepala eksekutif McAfee Inc.

“Sejumlah negara di dunia terlibat aktif dalam persiapan dan serangan semodel perang cyber. Sekarang, senjata (pemusnah massal) itu nuklir, tetapi dunia maya, dan semua orang mesti membiasakan diri dengan ancaman ini,” katanya.

McAfee yang berbasis di Santa Clara, California ini, dalam laporan tahun kelimanya bertajuk “Virtual Criminology Report,” menyebutkan bahwa China, Prancis, Israel, Rusia and AS telah mengembangkan “kemampuan cyber ofensif nan canggih.”

McAfee mengatakan bahwa kecenderungan serangan cyber dengan sasaran politik terus meningkat, meskipun para pakar tidak bersepakat mengenai adanya perang cyber.

Diantara banyak kasus yang tersebutkan dalam laporan itu adalah kampanye perang cyber pada Agustus 2008 antara Georgia melawan kaum nasionalis Rusia selama perang Ossetia Selatan dan serangan cyber pada Juli 2009 terhadap laman-laman milik pemerintah AS dan Korea Selatan yang diyakini oleh sejumlah pakar dilakukan oleh Korea Utara.

“Hampir setahun terakhir ini, serangan cyber bermotif politik telah meningkatkan kekhawatiran dan kecemasan, karena membidik target-target seperti Gedung Putih, Departemen Dalam Negeri, Dinas Rahasia AS dan Departemen Pertahanan di AS sendiri,” kata McAfee.

“Negara kebangsaan aktif mengembangkan kemampuan peperangan cyber dan terlibat dalam perlombaan senjata cyber dengan target jejaring-jejaring pemerintah dan infrastruktur kunci,” katanya.

McAfee mengungkapkan apa yang disebut “Perang Dingin Cyber” tampaknya tengah terjadi.

“Ketika kita belum menyaksikan adanya perang cyber yang panas antara negara-negara besar, upaya negara bangsa untuk membangun kemampuan serangan cyber yang bertambah canggih yang pada beberapa hal ada hasrat untuk menggunakannnya, menunjukkan bahwa ‘Perang Dingin Cyber’ telah dimulai,” paparnya.

McAfee mengungkapkan, infrastruktur-infrastruktur kunci secara khusus ada dalam posisi rentan, sebagian karena ketergantungannya kepada Internet.

“Jika konflik cyber besar meledak, maka sangat mungkin bahwa sektor swasta akan terjebak,” katanya.

“Sebagian besar pakar sepakat bahwa sistem infrastruktur kunci -seperti gardu listrik, perbankan dan keuangan, serta sektor minyak dan gas- di banyak negara rentan dari serangan cyber.”

“Di negara maju, infrastruktur kunci itu tersambung dengan Internet dan ketidaksempurnaan fungsi keamanan jaringan, membuat instalasi-instalasi itu rentan dari serangan,” demikian McAfee.

Perusahaan itu mengungkapkan, beberapa negara aktif memata-matai untuk mengindetifikasi kondisi rentan khusus dan mengutip seorang pakar yang tak mengungkapkan jati dirinya bahwa mereka tengah menghamparkan medan perang elektronik dan bersiap menggunakannya.

McAfee mengungkapkan apa yang dimaksud dengan langkah perang di dunia cyber -dan respon baliknya- belum jelas.

“Perang cyber menjerat begitu banyak aktor berbeda melalui begitu banyak cara berbeda sehingga hukum-hukum perang tidak jelas bentuknya,” katanya.

“Tanpa pemahaman yang layak, nyaris mustahil menentukan kapan respons atau ancaman politik dari aksi militer ditentukan,” ujarnya.

Laporan McAfee disiapkan oleh pakar keamanan jaringan Paul Kurtz, mantan penasehat Gedung Putih dan memasukkan wawancaran terhadap lebih dari 20 pakar hubungan internasional, keamanan nasional dan Internet dari seluruh dunia. (*)

COPYRIGHT © 2009

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen membawa sedikit angin segar bagi profesi guru. UU ini menjadi semacam ‘penyejuk hati’ guru, sekaligus merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi pemerintah terhadap profesi guru. Diyakini dengan adanya UU Guru dan Dosen martabat guru semakin dihargai, profesi guru dapat disejajarkan dengan profesi-prosesi lain, mendorong peningkatan kualitas guru, dan akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Dengan adanya UU Guru dan Dosen, saat ini profesi guru pun mulai dilirik orang, karena UU ini menjanjikan perbaikan kesejahteraan guru bagi guru profesional, yaitu tunjangan sebesar satu kali gaji pokok dan tambahan tunjangan fungsional (Permendiknas RI Nomor 18 Tahun 2007). Meski demikian, UU Guru dan Dosen juga membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi para guru. Meski menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi para guru, UU ini juga menuntut banyak hal dari para guru.

Melalui sertifikasi, guru diharapkan dapat mengabdikan profesinya secara serius, total dan holistik karena telah ditunjang dengan penghasilan yang lebih dari pegawai yang lain. Guru harus memiliki kapasitas dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang mampuni  sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (akta IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru, kompetensi profesi pendidik: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Tapi alangkah sayangnya, ketika ekspos tentang sertifikasi guru sudah menjadi hot issue di dunia pendidikan Indonesia yang memberitakan bahwa gaji guru dinaikkan sebesar gaji pokok, kenaikan gaji berbanding lurus dengan peningkatan kualitas, kesejahteraan guru sudah mulai meningkat, akan tetapi hanya ‘segelintir’ guru yang sudah menikmati tunjangan itu, sedangkan sebagian besar guru kesejahteraannya ‘masih seperti dulu’ dan sedang berjuang mendapatkan prediket guru yang sudah disertifikasi.

Dan ketika sebagian kecil guru baru menikmati tunjangan profesinya, dan mereka belum menikmatinya, ada kecenderungan bahwa para penentu kebijakan ‘belum ikhlas’ memberikan tunjangan itu.

Indikasinya adalah: Pertama, penentuan beban mengajar guru yang harus 24 jam perminggu. Walaupun hal itu sudah termaktub dalam UU Guru dan Dosen, tapi kenyataannya, beban ini hampir mustahil didapatkan bagi guru yang mengajar mata pelajaran tertentu yang jam mata pelajarannya sedikit ditambah lagi dengan jumlah kelas yang sedikit. Pemerintah dalam menentukan beban kerja guru hanya melihat kondisi sekolah/ madrasah di kota yang jumlah siswa banyak, tapi tidak melihat kondisi riil di kota kota kecil atau pun di desa desa;

Kedua,  terlalu banyak aturan yang mengikat pencairan dana tunjangan profesi. Misalnya, ada aturan yang menyebutkan kalau guru tidak mencukupi jam mengajar pada mata pelajaran yang diampunya, dia bisa mengajar pada mata pelajaran yang serumpun. Baru sedikit sekali guru yang menikmati aturan ini, sekarang sudah ada peraturan baru yang mewajibkan guru mengajar mata pelajaran yang tertera dalam sertifikat, tidak boleh mengajar mata pelajaran yang serumpun.

Ketiga, ketika guru yang diberi tugas tambahan dengan jam wajibnya: kepala sekolah 6 jam, wakil kepala sekolah 12 jam, kepala perpustakaan 12 jam, kepala labor 12 jam, tetapi sewaktu seorang guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala labor yang diangkat oleh kepala sekolah yang jam wajibnya 12 (dua belas) jam perminggu (PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru), ketika SK pengangkatan itu disodorkan untuk mencairan tunjangan itu, ternyata SK itu tidak diakui, karena guru yang diangkat menjadi seorang laboran harus disertifikasi dulu atau sertifikat nya tertulis bahwa guru itu seorang laboran sedang informasi yang beredar dikalangan guru adalah sekarang guru tidak boleh disertifikasi 2 kali.

Berdasarkan analisis di atas, diprediksi, suatu saat nanti disuatu daerah, tidak seorang gurupun yang bisa mendapatkan tunjangan prosesi karena begitu banyak peraturan peraturan yang mengikat pencairan dana tunjangan profesi itu.

Banyak hasil studi menunjukkan, seorang guru akan dapat bekerja secara baik dan profesional apabila guru itu memiliki kemampuan: Pertama, guru harus dapat menguasai mata pelajaran yang diajarkan dengan baik (academic competence). Kedua, guru harus dapat menginterpretasikan kurikulum menjadi paket-paket pembelajaran, yang tersusun secara sistematis, sistemik, dan menunjukkan relevansinya dengan mata pelajaran lain dan kehidupan keseharian. Selanjutnya, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran itu kepada siswa dengan menggunakan pendekatan yang menarik, inspiratif, dan menantang (methodological competence), dan kemampuan komunikasi yaitu seorang guru harus dapat berkomunikasi dengan siswanya secara baik. Guru juga diharapkan dapat menciptakan dan menumbuhkan suasana pembelajaran yang saling menghargai, saling percaya, terbuka, kompetitif, dan adil.

Menyingkapi hal itu, pemerintah telah melaksanakan berbagai pelatihan, diklat, workshop baik dilaksanakan di tingkat daerah maupun pusat dengan mengundang para guru, kepala sekolah, pengawas dengan berbagai tema dan topik. Kelihatannya mereka cukup bersemangat ketika mengikuti pelatihan, karena katanya ‘saatnya perbaikan gizi’, mendapat honor tambahan lagi. Sedangkan apakah materinya dapat diimplematasikan di sekolah, itu masalah lain.

Selain itu, desain pelatihan hendaknya juga dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemikiran kritis (critical thinking), kemampuan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi kenyataannya tidak sedikit penataran, diklat atau workshop yang tidak urgen dan tidak relevan dengan apa yang dihadapi guru. Adapula tema penataran atau diklat cukup relevan tetapi isinya tidak urgen. Sebagian materi penataran masih pada tataran menjawab soal ‘apa’, sedangkan yang sangat perlu dilakukan adalah menjawab pertanyaan how bagaimana melaksanakan konsep-konsep dalam tema tema itu.

Kebanyakan penataran, diklat,  misalnya yang bertemakan Implementasi KTSP, kebanyakkan narasumber lebih banyak menyampaikan secara tekstual kepada para peserta, seolah olah mereka membacakan buku teks untuk peserta: definisi KTSP, landasan hukum KTSP, prinsip pengembangan KTSP. Padahal materi materi itu bisa dibaca oleh guru dirumah. Padahal yang penting bagi guru adalah bagaimana cara mengimplementasikan KTSP secara komprehensif di sekolah.

Dilain pihak, guru sering dijadikan ‘kendaraan dan korban’ untuk kepentingan kepentingan tertentu. Guru tidak punya banyak pilihan. Menjelang ‘kegiatan’ tertentu, para calon kandidat gencar mensosialisaikan ‘pendidikan gratis’ kepada masyarakat. Tetapi, kenyataannya, ‘hampir tidak mungkin’ sekolah mengratis biaya pendidikan secara total. Sewaktu masyarakat mengkonfrontir masalah ini dengan sekolah yang ternyata sekolah itu tidak gratis, orang pertama yang disalahkan adalah guru, padahal, guru sama sekali tidak berwewenang dalam masalah ini.

Harapan masyarat yang terlalu perfeksionis dan berlebihan. Masyarakat selalu menuntut guru tetap memiliki idealisme sebagai figur pendidik yang bersih, hebat dan moral tinggi. Gerak-gerik guru selalu menjadi perhatian serius. Melakukan kesalahan sedikit saja, masyarakat beramai-ramai menghujatnya. Ketika ada masalah dengan dunia pendidikan, orang pertama ‘yang ditunjuk hidungnya’ adalah guru. Ironisnya, harapan yang berlebihan itu tidak diimbangi dengan apresiasi masyarakat yang proporsional. Profesi guru di mata masyarakat masa kini telah kehilangan pamor, tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan yang luhur dan mulia.

Para siswa atau pelajar masa kini semakin bersikap apatis terhadap persoalan-persoalan moral, terjebak ke dalam budaya instan. Yang penting bagi siswa adalah nilai yang tinggi sedang bagi orang tua adalah anaknya lulus. Akibatnya, guru merasa kehilangan cara yang terbaik dan punya nilai edukatif dalam menangani aspirasi tersebut.

Dan, walaupun pemerintah sudah menghargai profesi guru, tetapi bagitu banyak berita, opini, argumen yang masih meragukan ‘kompetensi’ guru yang terekam di media massa: Banyak guru yang tidak layak jadi guru (Kompas, 24 Oktober 2009), Sertifikasi guru tidak tepat sasaran (Kompas online, 13 November 2009), Program Sertifikasi Guru Perlu diperbaiki (Kompas online, 10 November 2009), Tunjangan Profesi Guru Terancam dicabut (Jambi Ekspres), Guru disalahkan (Kompas, 20 November 2009), dll.

Tetapi, guru patut berbagga karena Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Ujian Nasional yang diajukan pemerintah (Jambi Ekspres, 22 November 2009). Dengan demikian, sebelum UN, pemerintah diwajibkan terlebih dahulu meningkatkan kualitas guru, melengkapi sarana dan prasarana serta akses informasi di sekolah/ madrasah di seluruh Indonesia. Ini sebenar nya harapan guru dari dulu, tapi tidak pernah didengar.

Akhirnya, hari guru diperingati setiap tanggal 25 November. Hari Guru adalah hari untuk menunjukkan penghargaan terhadap guru. Hari untuk mengingat jasa jasa guru. Ada yang perlu direvitalisasi dalam peringatan hari guru sekarang ini. Apakah relevan gelar pahlawan tanpa tanda jasa selalu disandangkan kepada guru? Padahal sekarang, setiap gerak gerik guru selalu dikompensasi dengan ‘jasa’. Selamat Hari Guru, tanpa guru, negara buntu!***

Amri Ikhsan. S.Pd. M.Pd

Guru MAN Muara Bulian Kabupaten Batanghari
]]> http://tsarcev.wordpress.com/2009/11/24/4/feed/ 0 tsarcev amri